Hantu Belau PKI

Hantu Belau PKI

SEJARAH membuktikan paham komunisme tak dapat tumbuh subur di sebagian besar negara. Saat ini hanya beberapa negara yang masih mempertahankan ideologi komunis, itu pun dengan berbagai penyesuaian. Vietnam, misalnya, mengadopsi kapitalisme sejak 1986 melalui kebijakan Doi Moi yang membuka pasar negeri itu. Cina malah sudah menyisipkan prinsipprinsip demokrasi ke dalam sistem pemerintahannya. Praktis hanya Korea Utara yang masih murni berpegang pada jargon ”sama rata, sama rasa”.

Bagaimana dengan Indonesia? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku. Artinya, komunisme masih dilarang. Dan, sejak diberangus, Partai Komunis Indonesia tak pernah bangkit. Tapi akhir-akhir ini aparat dan beberapa kelompok masyarakat tiba-tiba beringas, merazia segala sesuatu yang berbau komunis.

Mereka beralasan ada tanda nyata komunisme tengah bangkit kembali di Indonesia. Mereka menyita kaus bergambar palu-arit dan buku tentang aliran ”kiri” serta melarang diskusi dan pemutaran film mengenai kehidupan tahanan politik. Aksi menggelikan ini marak setelah pemerintah menggelar Simposium Nasional ”Membedah Tragedi 1965”, dan tak surut meski Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar aparat tidak berlebihan.

Dalam jajak pendapat di Tempo. co, hanya sebagian kecil responden yang percaya bahwa komunisme merupakan hantu belau yang masih terus gentayangan. Sebagian besar dari mereka meyakini, sebagai paham politik, komunisme sudah bangkrut dan kehilangan daya tarik. Husain Syam MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir melantik Husain Syam sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar, Selasa pekan lalu.

Mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar itu mengisi posisi yang sebelumnya diduduki Arismunandar. Husain terpilih menjadi rektor lewat mekanisme pemungutan suara senat guru besar yang digelar awal Maret lalu. Guru besar bidang teknologi pertanian ini memperoleh 69 suara mengungguli dua calon lain: Wasir Thalib (47 suara) dan Heri Tahir (35 suara). l Komisioner Kompolnas PRESIDEN Joko Widodo melantik sembilan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Istana Negara, Jumat pekan lalu.

Mereka merupakan representasi pemerintah, purnawirawan polisi, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan didaulat sebagai anggota sekaligus ketua. Tugasnya dilapis Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

Anggota Kompolnas di luar elemen pemerintah adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Bekto Suprapto, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Yotje Mende, dan Andrea Poeloengan. Lalu ada Benedictus Bambang Nurhadi, Poengky Indarti, dan Dede Farhan. Agenda Kompolnas terdekat adalah menjaring kandidat Kepala Kepolisian RI yang akan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. l PENGHARGAAN Gatot Nurmantyo, Mulyono, Ade Supandi, dan Agus Supriatna PRESIDEN Joko Widodo memberikan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada empat pejabat Tentara Nasional Indonesia.

Mewakili Presiden, Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyerahkan penghargaan ini di Markas Besar Kepolisian, Senin pekan lalu. Keempat pejabat itu adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna. Badrodin mengatakan penghargaan diberikan atas jasa mereka dalam pengamanan dan pengembangan kepolisian. TNI dinilai banyak membantu tugas kepolisian menjaga keamanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *